Beranda Nasional Menteri Siti Nurbaya: Perusahaan Malaysia Diduga Terlibat Pembakaran Hutan

Menteri Siti Nurbaya: Perusahaan Malaysia Diduga Terlibat Pembakaran Hutan

136
0
Sebarkan
17480261739-219699721389798889-20150916-170836780x390
Indra Akuntono/KOMPAS.com Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPNP) Willem Rampangilei bersama Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, saat menyampaikan perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/9/2015).

Jakarta, sewarga.com – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, ada perusahaan Malaysia yang diduga turut andil dalam pembakaran hutan di Indonesia. Perusahaan itu termasuk dalam 20 perusahaan yang kini tengah diselidiki aparat kepolisian.

“Ada yang dari Malaysia yang ketahuan, saya sudah lihat, yang Singapura kita lagi cari,” ujar Siti seusai rapat terbatas soal penanganan kebakaran hutan di Istana Kepresidenan, Rabu (16/9/2015).

Aparat kepolisian sebelumnya sudah menetapkan tersangka pembakaran hutan yang berasal dari tujuh perusahaan. Perusahaan itu adalah PT PMH di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan; PT RPP, PT RPS di Sumatera Selatan; PT RIH di Riau; PT GAP di Sampit, Kalimantan Tengah; PT MBA di Kapuas, Kalimantan Tengah; dan PT ASP di Kalimantan Tengah.

Polisi juga menelusuri 20 perusahaan lain yang juga diduga turut melakukan pembakaran hutan dalam membuka lahan. Perusahaan-perusahaan itu adalah PT WAC, PT KY, PT PSM, PT RHM, PT PH, PT GS, PT REB, PT MHB, PT PN, PT TJ, PT AAM, PT MHP, PT MHP (berbeda tempat), PT SAP, PT WMAI, PT TPR, PT SPM, PT GAL, PT SBN, dan PT MSA.

Menurut Siti, apabila sebuah perusahaan sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka, maka izin perusahaan itu akan dibekukan atau dicabut dalam waktu kurang dari satu bulan. “Itu cepat prosesnya, kita langsung saja proses izin perusahaan itu,” ucap Siti.

Menurut Siti, pencabutan izin terhadap perusahaan itu tidak akan berdampak pada gangguan investasi di dalam negeri. Saat ini pemerintah tidak lagi memikirkan soal investasi itu lantaran rakyat di Sumatera dan Sulawesi sudah sangat menderita akibat terpapar asap tebal setiap harinya.

“Ini sudah terkait dengan hak manusia yang agak terganggu. Di Pekanbaru, rakyat sudah marah banget, maka kita harus tahu posisi itu sehingga beberapa langkah harus (dilakukan),” kata Siti.

Berbagai sumber


Artikel ini ditulis oleh kontributor. Segala proses penulisan diluar tanggung jawab sewarga. Sewarga adalah wadah warga untuk memuat karya tulisannya.