Beranda Nasional Komisi IV DPR: Pemerintah Jangan seperti Pemadam Kebakaran

Komisi IV DPR: Pemerintah Jangan seperti Pemadam Kebakaran

81
0
Sebarkan
Petugas Manggala Agni berusaha memadamkan kebakaran yang terjadi di kawasan hutan dan lahan gambut di Rimbo Panjang, Kampar, Riau, Minggu (6/9). (ANTARA FOTO/Rony Muharrman)
Petugas Manggala Agni berusaha memadamkan kebakaran yang terjadi di kawasan hutan dan lahan gambut di Rimbo Panjang, Kampar, Riau, Minggu (6/9). (ANTARA FOTO/Rony Muharrman)

Jakarta, sewarga.com – Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasludin, meminta pemerintah segera mengambil langkah komprehensif untuk menyelesaikan kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Langkah itu tak hanya sekadar upaya untuk pemadaman, tetapi juga untuk menanggulangi kebakaran yang mungkin akan terjadi pada masa mendatang.

“Jangan sampai pemerintah itu seperti petugas pemadam kebakaran. Begitu terjadi kebakaran, Presiden ribut dan langsung turun ke jalan, stakeholder juga ribut,” kata Andi saat diskusi bertajuk Asap dan Sengsara di Jakarta, Sabtu (19/9/2015).

Pemerintah, kata Andi, seharusnya dapat belajar dari Malaysia soal manajemen untuk mengantisipasi kebakaran hutan.

Negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia itu juga memiliki kawasan hutan dan lahan. Namun, menurut dia, hampir tidak pernah terdengar kasus kebakaran hutan di sana.

Ia menambahkan, BMKG sebelumnya telah memperingatkan pemerintah untuk mengantisipasi bahaya El Nino yang mampu membuat wilayah Indonesia kering.

Sebab, kondisi kekeringan, terutama di kawasan hutan dan lahan, dapat memicu kebakaran terjadi. “Kekeringan itulah yang menjadi salah satu pemicu kebakaran,” ujarnya.

Lebih jauh, Komisi IV saat ini tengah berupaya untuk merevisi UU Lingkungan Hidup. Jika merujuk pada UU tersebut, kata dia, masyarakat diperkenankan untuk membuka lahan dengan cara membakar maksimal dua hektar lahan.

“Pertanyaannya, kalau ada 100 masyarakat yang beli lahan, jadi 200 hektar itu bisa dibakar?” kata dia.


Artikel ini ditulis oleh kontributor. Segala proses penulisan diluar tanggung jawab sewarga. Sewarga adalah wadah warga untuk memuat karya tulisannya.