Beranda Nasional Besok, Pekerja JICT ‎Adukan Pelindo ke KPK

Besok, Pekerja JICT ‎Adukan Pelindo ke KPK

119
0
Sebarkan
Ketua FSBTPI Ilham Syah berbicara didampingi Ketua Serikat Pekerja PT. Jakarta International Container Termimal (SP JICT) Nova Sofyan Hakim, Sekjen SP JICT Firman dan Koordinator ITF Asia Afrika Hanafi Rustandi saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/8). (Suara Pembaruan)
Ketua FSBTPI Ilham Syah berbicara didampingi Ketua Serikat Pekerja PT. Jakarta International Container Termimal (SP JICT) Nova Sofyan Hakim, Sekjen SP JICT Firman dan Koordinator ITF Asia Afrika Hanafi Rustandi saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/8). (Suara Pembaruan)

Jakarta, sewarga.com – Perpanjangan konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT) kepada perusahaan asal Hong Kong, Hutchison Port Holdings (HPH) ‎selama 20 tahun (2019-2039) oleh Pelindo II telah menimbulkan polemik. Tidak ‎hanya dari sisi dugaan pelanggaran hukum (UU Nomor 17/2008 tentang Pelayaran) namun juga prosesnya yang dianggap tidak transparan.

“‎Untuk itu, besok pagi, pekerja JICT akan mengadukan Dirut Pelindo II RJ Lino ke KPK terkait dugaan korupsi perpanjangan konsesi JICT yang melibatkan HPH dan Pelindo II,” ujar Ketua Serikat Pekerjaa JICT Nova Hakim di Jakarta, Senin (21/9).

Menurut dia, ada dugaan pelanggaran menyangkut perpanjangan konsesi itu karena tidak ditender terbuka dan harga penjualan JICT pada 2015 hanya US$ 215 juta atau lebih rendah dari 1999 saat pertama kali diprivatisasi yakni US$ 243 juta.

“SP JICT akan melakukan pengaduan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa pagi pukul 10.00 WIB,” ucap Nova.

Pekan lalu, Ketua Komisi VI‎ DPR Hafisz Tohir‎ juga menyatakan perpanjangan konsesi itu patut diduga melanggar UU Nomoor 17/ 2008 tentang Pelayaran. Proses perpanjangan dinilai mengabaikan otoritas pemerintah di pelabuhan sebagai regulator sebelum memberi konsesi kepada HPH.

Dia mengutip pasal 82 UU itu dan ketentuan peralihan Pasal 344 yang menyebutkan, dalam perpanjangan konsesi dengan swasta atau asing, PT Pelindo II harus membuat kontrak dengan pemerintah melalui otoritas pelabuhan. Setelah itu, Pelindo baru bisa memperpanjang konsesi perpanjangn kontrak JICT.

“Bila terbukti kebijakan Pelindo memperpanjang konsesi JICT itu melanggar UU termasuk PP 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan maka Komisi VI merekomendasikan kebijakan ini untuk dibatalkan,” ujarnya.


Artikel ini ditulis oleh kontributor. Segala proses penulisan diluar tanggung jawab sewarga. Sewarga adalah wadah warga untuk memuat karya tulisannya.