Beranda Ekonomi Fraksi PKS Sayangkan Pelonggaran Penjualan Minol

Fraksi PKS Sayangkan Pelonggaran Penjualan Minol

63
0
Sebarkan

artikel1422759746Jakarta, sewarga.com – Kementerian Perdagangan (Kemdag) mengeluarkan paket deregulasi pengaturan penjualan minuman beralkohol (minol) dengan memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk menetapkan atau memberi izin soal tempat penjualan bir di daerahnya masing-masing. Namun, aturan ini tak berlaku untuk minimarket.

Langkah ini, di mata Kemdag, dianggap sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi pemerintah untuk mengatasi lesunya kondisi ekonomi saat ini.

Dalam paket deregulasi tersebut, terdapat revisi Peraturan Dirjen (Perdirjen) Dagri yang merevisi Perdirjen Dagri No. 4/2015, yang melaksanakan Permendag No.6/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014, tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Perizinan Minuman Beralkohol.

Kebijakan terbaru Kemdag ini mendapat kritikan dari anggota dewan. Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, menyayangkan jika penjualan minol kembali menjadi longgar. Padahal, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 mengatur peredaran penjualan minuman beralkohol golongan A, seperti larangan penjualan di minimarket-minimarket.

“Aturan inipun masih longgar, karena penjualan di supermarket dan hotel-hotel berbintang tetap diperbolehkan. Dengan adanya relaksasi dan deregulasi dikhawatirkan penjualan minol di daerah-daerah makin longgar. Jangan sampai karena daerah diberi keleluasaan menetapkan lokasi penjualan minol, lalu minol menjadi lebih mudah diperoleh atau bahkan bebas dijual karena karakteristik daerah tertentu,” kata Jazuli, Selasa (22/9).

Anggota Komisi III DPR ini menyayangkan jika hanya karena alasan ekonomi, investasi, atau untuk menggenjot pariwisata, aturan penjualan minol sampai dilonggarkan. Ia mengingatkan, apapun alasannya, minol dapat merusak generasi bangsa.

“Kita memahami pemerintah butuh pendapatan, tapi jangan hanya karena itu lalu abai terhadap kerusakan generasi. Peredaran minol perlu diatur dan ditertibkan dengan ketat di Indonesia, tidak bebas seperti di beberapa negara barat,” tandasnya.


Artikel ini ditulis oleh kontributor. Segala proses penulisan diluar tanggung jawab sewarga. Sewarga adalah wadah warga untuk memuat karya tulisannya.