Beranda Politik Komisi V Menolak Rencana Pengadaan 1.000 Bus Baru untuk PPD dan Damri

Komisi V Menolak Rencana Pengadaan 1.000 Bus Baru untuk PPD dan Damri

114
0
Sebarkan

kebakaran-terminal-2e-komisi-v-dpr-desak-gelar-audit-investigasiJakarta, sewarga.com Anggota Komisi V DPR, Nizar Zahro, menyatakan pihaknya menolak rencana pengadaan 1.000 bus di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Kemhub), yang rancangan anggarannya masuk ke DIPA RAPBN 2016.

Nizar mengatakan, rencana pengadaan bus tersebut masuk dalam mata anggaran Penambahan Kapasitas Transportasi Publik senilai Rp 2 triliun lebih atau tepatnya Rp 2.001.200.250.000. Disebutkan, tujuan pengadaan adalah untuk peningkatan kualitas layanan transportasi bagi 63 juta orang lebih.

“Sebagai anggota Komisi V DPR, saya minta rencana itu sebaiknya dibatalkan, karena tidak sesuai peruntukannya,” tegas Nizar, Selasa (22/9).

Di mata Nizar, pengadaan itu agak aneh. Karena, aset tetap milik Kemhub, namun pengoperasiannya akan dilakukan Perum PPD dan Perum Damri.

“Ini wajib ditolak, karena setiap tahun dianggarkan. Padahal bus pengadaan lama saja belum juga dioperasikan,” tambah Nizar yang mendorong agar terlebih dahulu dilakukan audit investigasi atas pengadaan bus sebelumnya.

Alasan penolakan lainnya, dalam UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya, dalam pasal 139 dinyatakan tidak ada kewajiban pemerintah untuk menyediakan bus tersebut.

“Apalagi, saya dengar uang pengadaan akan diberikan kepada salah satu merek tertentu yang akan memenangkan pengadaan bus ini. Ini kartel yang harus dilawan,” tegas politikus Gerindra tersebut.

“Lagipula, anggaran pengadaannya lebih baik dipindahkan kepada program pembangunan pelabuhan-pelabuhan perintis baru yang bisa dilakukan di seluruh Indonesia,” tambahnya.

Atau, bagi Nizar, lebih baik anggarannya digunakan untuk pengadaan sarana keselamatan transportasi publik berupa rambu-rambu jalan di seluruh Indonesia. Untuk rambu, hanya dibutuhkan anggaran sebesar Rp 1,147 triliun.

“Kita lebih mendesak agar pengadaan rambu-rambu jalan keselamatan itu saja yang dikerjakan. Tentunya harus disebutkan ruas jalan mana saja yang akan dipasang, agar tidak dobel anggaran dengan pengadaan rambu-rambu jalan yang diadakan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten seluruh Indonesia,” jelas Nizar.


Artikel ini ditulis oleh kontributor. Segala proses penulisan diluar tanggung jawab sewarga. Sewarga adalah wadah warga untuk memuat karya tulisannya.