Beranda Nasional Putusan MK, Penyidikan DPR Harus Dapat Persetujuan Tertulis dari Presiden

Putusan MK, Penyidikan DPR Harus Dapat Persetujuan Tertulis dari Presiden

114
0
Sebarkan
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Jakarta, sewarga.com – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pemohon II atas uji materi Pasal 245 UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3). Pasal 245 ini digugat oleh pemohon I atas nama Supriyadi Widodo Eddyono sebagai advokat dan Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana sebagai pemohon II.

Pasal 245 ini berisikan hal menyangkut mekanisme pemeriksaan anggota DPR apabila tersangkut kasus pidana.

“Amar putusan mengadili, menyatakan permohonan pemohon I tidak dapat diterima, mengabulkan permohonan pemohon II untuk sebagian,” ujar Ketua MK, Arief Hidayat, dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (22/9).

Lebih lanjut Arief mengatakan, frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)” jika anggota DPR dipanggil untuk diperiksa terkait dugaan kasus pidana, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Frasa ini, kata Arief berubah menjadi “mendapat persetujuan tertulis dari presiden”.

“Pasal 245 ayat 1, selengkapnya menjadi pemanggilan dan permintaan keterangan tertulis untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari presiden,” kata Arief.

Pasal 245 ayat (1) UU MD3 mengatur pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana, harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Pada pasal ini, pemohon menggugat norma perlunya persetujuan tertulis dari MKD.

Lalu, Pasal 245 ayat (2) UU MD3 menyebutkan dalam hal persetujuan tertulis tidak diberikan MKD paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya permohonan, maka pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan dapat dilakukan.

Pada pasal ini, pemohon menggugat soal jangka waktunya yang terlalu lama sehingga dianggap akan memperlambat proses peradilan.

Selanjutnya pada Pasal 245 ayat (3) UU MD3 diatur ketentuan, pada ayat (1) tidak berlaku bila anggota DPR tertangkap tangan melakukan tindak pidana, tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau terhadap kemanusiaan dan keamanan negara, dan disangka melakukan tindak pidana khusus.

Pada aturan ini, pemohon berpendapat MKD merupakan lembaga etik yang tidak memiliki hubungan langsung pada sistem peradilan pidana.

Dalam pertimbangan, Hakim Wahiduddin Adams mengatakan, putusan “pemberian persetujuan dari Presiden” sebelumnya sudah diatur dalam UU MK, UU Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU Mahkamah Agung.

Karenanya, Wahiduddin menilai MKD tidak tepat memberikan izin pemanggilan anggota dewan karena hanya bagian dari kelengkapan dewan.

“MKD hanya bagian dari kelengkapan dewan dan tidak berhubungan dengan sistem peradilan pidana. Izin MKD juga akan sarat kepentingan, karena anggota MKD adalah dewan itu sendiri,” jelas Wahiduddin.

“Putusan ini juga merupakan upaya memperbaiki check and balances antara eksekutif dan legislatif, sehingga Mahkamah berpendapat izin tertulis seharusnya berasal dari presiden, bukan dari Mahkamah Kehormatan Dewan,” tambahnya.‎‎

Putusan ini juga berlaku terhadap anggota MPR dan DPD. Sedangkan pemeriksaan anggota DPRD provinsi harus mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri, dan anggota DPRD kabupaten/kota harus mendapatkan izin gubernur.‎‎


Artikel ini ditulis oleh kontributor. Segala proses penulisan diluar tanggung jawab sewarga. Sewarga adalah wadah warga untuk memuat karya tulisannya.