Beranda Nasional Kapolri Persilakan Jajarannya Dampingi Pemerintah Daerah

Kapolri Persilakan Jajarannya Dampingi Pemerintah Daerah

393
0
Sebarkan
Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti (kedua kiri) bersama Sejumlah Jajaran Polri memberikan keterangan kepada wartawan seusai mengikuti rapat tertutup di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (20/1). Rapat dihadiri mantan kapolri diantaranya Awaludin Djamin, Timur Pradopo, Bambang Hendarso Danuri, Sutanto, Rusdiharjo, Roesmanhadi, Widodo Budidarmo, dan Dai Bachtiar yang membahas kisruh internal Polri. ANTARA FOTO/ Krisna Hadi/RN/ss/mes/15.
Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti (kedua kiri) bersama Sejumlah Jajaran Polri memberikan keterangan kepada wartawan seusai mengikuti rapat tertutup di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (20/1). Rapat dihadiri mantan kapolri diantaranya Awaludin Djamin, Timur Pradopo, Bambang Hendarso Danuri, Sutanto, Rusdiharjo, Roesmanhadi, Widodo Budidarmo, dan Dai Bachtiar yang membahas kisruh internal Polri. ANTARA FOTO/ Krisna Hadi/RN/ss/mes/15.

Jakarta, sewarga.com – Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengungkapkan kebijakan di institusinya untuk mengurangi kekhawatiran kriminalisasi pejabat negara dalam penggunaan anggaran. Salah satunya dengan mempersilakan Polda dan Polres di tiap-tiap daerah untuk mendampingi setiap pemerintah provinsi, kota atau kabupaten yang tengah melaksanakan program-program pembangunan.

“Kalau pemerintah daerah mau (kerja sama), ya silakan saja koordinasi dengan kepolisian setempat, entah Polres atau Polda,” kata Badrodin di Mabes Polri, Rabu (23/9).

Meski begitu, Badrodin melanjutkan, Polri tidak perlu sampai membentuk Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) seperti yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Hal itu karena menurutnya selama ini kordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan aparat kepolisian di tiap-tiap daerah sudah berjalan dengan baik.

“Sudah ada wadahnya kan? Wong tiap hari mereka juga koordinasi kok. Tinggal diarahkan saja untuk pengawalan program pembangunan,” ujar Badrodin.

Langkah ini dilakukan Polri sejalan dengan keinginan pemerintah untuk meningkatkan penyerapan anggaran dengan tidak melanggar aturan dan mewujudkan stabilitas ekonomi. Juga sebagai bagian dari rencana pemerintah supaya penegakan hukum bukan sekadar untuk memenjarakan orang melainkan untuk mencegah sebelum tindak pidana terjadi.


Artikel ini ditulis oleh kontributor. Segala proses penulisan diluar tanggung jawab sewarga. Sewarga adalah wadah warga untuk memuat karya tulisannya.