Beranda Ekonomi Peraturan Kontrak Tambang dan Kawasan Berikat Terbit Pekan Ini

Peraturan Kontrak Tambang dan Kawasan Berikat Terbit Pekan Ini

88
0
Sebarkan
Pemerintah bakal mengundangkan sebanyak 12 peraturan yang jadi bagian dari paket deregulasi 134 kebijakan jilid I pekan ini. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma).
Pemerintah bakal mengundangkan sebanyak 12 peraturan yang jadi bagian dari paket deregulasi 134 kebijakan jilid I pekan ini. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma).

Jakarta, sewarga.com – Pemerintah bakal mengundangkan sebanyak 12 peraturan yang jadi bagian dari paket deregulasi 134 kebijakan jilid I pekan ini. Dua diantaranya adalah revisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dan revisi PP yang mengatur Tempat Penimbunan Berikat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, ke-12 peraturan tersebut sudah diperbaiki demi mempermudah pelaku industri dan sudah mendapat paraf dari para menteri teknis terkait. Ia menjelaskan sedianya ada 15 peraturan yang bakal diparaf para menteri, namun dalam rapat final yang dipimpinnya kemarin masih ditemukan beberapa masalah sehingga masih harus dibahas kembali.

“Minggu depan pasti sudah selesai dan bisa disusulkan,” kata Darmin di Jakarta, kemarin malam seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.

Terkait amandemen PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba yang akan terbit pekan ini, salah satu poin yang diubah adalah perusahaan pertambangan bisa mengajukan permohonan perpanjangan kontrak baru paling cepat 10 tahun dan paling lambat dua tahun sebelum berakhirnya kontrak.

Pemerintah mengubah ketentuan yang sebelumnya, bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK OP), Kontrak Karya (KK), atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) baru bisa mengajukan perpanjangan minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 6 (enam) bulan sebelum masa kontrak berakhir.

“Pendeknya jangka waktu yang diberikan dinilai menimbulkan ketidakpastian usaha bagi investor di bidang pertambangan,” ujar Darmin.

Mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yakin aturan baru di sektor pertambangan ini bisa lebih memberikan kepastian usaha bagi investor untuk meningkatkan kegiatan dari eksplorasi menjadi produksi atau melakukan ekspansi produksi.

Berikut adalah 12 peraturan yang bakal terbit pekan ini:

1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat
2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlakukan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kepelabuhan Tertentu Bagi Kapal Yang Melakukan Kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri
3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Impor dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
4. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkut Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkut Tertentu Yang Tidak Dipungut PPN, untuk insentif, PPN Tidak Dipungut Bagi Alat Angkut Tertentu (Kapqal Laut, Kereta Api, Pesawat)
5. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Umum Indonesia ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama
6. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
7. Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil
8. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

9. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
10. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
11. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Penyediaan Air Minum
12. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional

Sedangkan 3 peraturan yang masih membutuhkan kajian lebih dalam dari kementerian teknis, adalah:

1. Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan
2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia
3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.


Artikel ini ditulis oleh kontributor. Segala proses penulisan diluar tanggung jawab sewarga. Sewarga adalah wadah warga untuk memuat karya tulisannya.