Beranda Nasional ICW: Calon yang Bermasalah Berpeluang Terpilih Pimpin KPK

ICW: Calon yang Bermasalah Berpeluang Terpilih Pimpin KPK

80
0
Sebarkan

Jakarta, sewarga.com –  Komisi III DPR RI, belum juga menentukan waktu pasti pelaksanaan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) terhadap delapan calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meskipun, dipastikan sebelum 31 Oktober 2015, sudah ada nama pasti yang dinyatakan terpilih oleh DPR RI.

Menanggapi proses seleksi di DPR, Indonesia Corruption Watch (ICW) khawatir yang akan terjadi adalah proses politik. Sehingga, calon yang berpeluang lolos adalah yang bermasalah.

“Ada calon tertentu yang punya peluang besar, terutama calon yang kami kritik atau calon bermasalah karena mudah diajak kerja sama,” kata Koordinator Investigasi ICW, Febri Hendri saat dihubungi, Jumat (25/9).

Apalagi, lanjutnya, DPR adalah lembaga politik sehingga mereka akan memilih calon yang mampu melindungi mereka dan kelompoknya dari jerat hukum.

“Kalau capim bermasalah kan bisa diajak bekerja sama (saling melindungi),” ungkapnya.

Secara terpisah, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda mengatakan bahwa keterpilihan capim KPK adalah 50:50. Mengingat, panitia seleksi (pansel) sudah membagi calon dalam setiap kategori yang terdiri dari dua orang.

“Pansel sudah mematangkan untuk masing-masing bidang dua orang. Sehingga, menurut saya peluangnya 50:50,” kata Chairul saat dihubungi, Jumat (25/9).

Untuk itu, lanjutnya, Komisi III DPR selaku penguji harus melihat dengan baik kebutuhan KPK secara organisasi sebelum menentukan pimpinan terpilih.

“KPK punya fungsi pencegahan, koordinasi dan supervisi, serta penindakan. Kemampuan yang berkenaan menjalankan fungsi itu yang menjadi kriteria,” paparnya.

Masalah seperti memiliki banyak harta atau kerap dissenting opinion (berbeda pendapat saat menjatuhkan putusan), lanjut Chairul, seharusnya sudah tidak lagi menjadi perdebatan. Sebab, pansel sudah menentukan pilihan yang juga dibantu dengan penelusuran dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), kepolisian, dan BIN (Badan Intelejen Negara).

Seperti diketahui, Pansel telah menyerahkan delapan nama capim KPK ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selanjutnya, delapan nama tersebut diserahkan ke DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan sehingga terpilih empat nama.

Delapan capim KPK tersebut yaitu, Bidang Pencegahan, Staf ahli Kepala BIN Saut Situmorang dan pengacara publik Surya Tjandra.

Bidang Penindakan, yaitu Hakim Ad Hoc Tipikor PN Jakarta Pusat Alexander Marwata dan Widyaiswara Madya Sespimti Polri Brigjen (Pol) Basaria Panjaitan.

Bidang Manajemen, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Agus Rahardjo dan Direktur pada Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar-Komisi dan Instansi KPK Sujanarko.

Bidang Supervisi, Koordinasi, dan Monitoring, pimpinan KPK sementara Johan Budi SP dan akademisi Universitas Hasanuddin Laode Muhammad Syarif.

Terhadap delapan nama tersebut, ICW sempat meminta Presiden Jokowi mencoret tiga nama karena dianggap tidak layak.

Dari penelusurannya, ICW menganggap tiga capim tersebut tidak memiliki integritas, komitmen antikorupsi serta ketidakberpihakan mereka terhadap eksistensi KPK.

Terbukti, salah satu capim menganggap KPK hanya berfungsi sebagai trigger machine dengan melimpahkan penyidikan kasus korupsi kepada kepolisian dan kejaksaan. Dengan kata lain, KPK cukup hanya menjadi pusat informasi perkara korupsi dan KPK hanya memiliki tugas pencegahan saja.

Sementara itu, dua kandidat ternyata memiliki harta kekayaan yang janggal serta satu orang lainnya, seorang hakim ad hoc, kerap mengeluarkan dissenting opinion saat memutus perkara di pengadilan.

Tetapi, ICW tidak menyebut tiga nama capim yang dianggap bermasalah dan layak dicoret tersebut.

Sumber: Suara Pembaruan


Artikel ini ditulis oleh kontributor. Segala proses penulisan diluar tanggung jawab sewarga. Sewarga adalah wadah warga untuk memuat karya tulisannya.