Beranda Ekonomi BKPM Genjot Investasi Galangan Kapal Dalam Negeri

BKPM Genjot Investasi Galangan Kapal Dalam Negeri

101
0
Sebarkan
Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani saat memberikan keterangan terkait perkembangan investor Tiongkok dan Jepang, Jakarta, Rabu, 1 April 2015.
Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani saat memberikan keterangan terkait perkembangan investor Tiongkok dan Jepang, Jakarta, Rabu, 1 April 2015.

Jakarta, sewarga.com – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berupaya keras menggenjot investasi galangan kapal dalam negeri. Hingga semester 1 2015, komitmen Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tertuang pada izin prinsip tercatat mencapai Rp 2 triliun.

Kepala BKPM Franky Sibarani menyatakan pihaknya akan bekerja keras untuk terus mempromosikan industri galangan kapal kepada investor dalam negeri.

“Presiden meminta agar kebutuhan kapal kementerian dan lembaga negara dipenuhi dari industri kapal dalam negeri. Tidak boleh lagi pesan kapal keluar negeri. Buat apa pesan keluar kalau dalam negeri bisa bikin,” ujar Franky dalam keterangan tertulis, Minggu (27/9).

BKPM berkomitmen untuk menjadikan industri maritim sebagai prioritas pemasaran investasi serta memfasilitasi investor untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada.

Sebelumnya, Franky telah berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk membahas perkembangan industri maritim tersebut.

“Rapat koordinasi ini penting untuk menyamakan persepsi dan tindak lanjut yang harus dilakukan,” ujarnya.

Franky optimistis investasi galangan kapal akan terus tumbuh pada semester berikutnya. Ia menjelaskan, pencapaian komitmen investasi PMDN tersebut lebih tinggi dari rencana investasi industri perkapalan Penanaman Modal Asing (PMA) yang mencapai Rp 1,7 triliun pada kurun waktu yang sama.

“Saat ini persebaran industri kapal nasional terpusat di Batam,” kata Franky.

Surabaya dan Palembang menduduki posisi kedua dan ketiga dalam industri galangan kapal ini. Franky menambahkan, bersama Kementerian Perindustrian pihaknya akan mempromosikan pusat-pusat kawasan industri perkapalan baru seperti Kabupaten Lamongan dan Kawasan Industri Maritim Tenggamus.

Selain itu untuk mendorong industri kapal dalam negeri, Kementerian Keuangan akan meluncurkan insentif fiskal berupa pembebasan PPN impor dalam waktu dekat.

“BKPM akan mengomunikasikan insentif ini pada pelaku usaha,” tambahnya.

Insentif lainnya berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah. Industri perkapalan juga dapat memanfaatkan fasilitas tax holiday dan tax allowance yang pengajuannya melalui BKPM.

Saat ini jumlah armada kapal di Indonesia mencapai 14.156 unit dengan total kapasitas 20,79 juta GT. Pemerintah menganggarkan sebesar Rp 28 triliun untuk pengadaan kapal sepanjang 2015-2019.


Artikel ini ditulis oleh kontributor. Segala proses penulisan diluar tanggung jawab sewarga. Sewarga adalah wadah warga untuk memuat karya tulisannya.