Beranda Nasional ICW: Bantuan Negara ke Parpol Harus Ditingkatkan

ICW: Bantuan Negara ke Parpol Harus Ditingkatkan

206
0
Sebarkan

bendera partai solokJakarta, sewarga.com – Berdasarkan kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) didapati bahwa masalah keuangan masih menjadi sumber masalah dalam partai politik (parpol). Terutama, terkait transparansi dan tidak adanya pengelolaan yang baik.

Ditambah lagi, menurut Koordinator bidang Korupsi Politik ICW Donal Fariz, sumber dana operasional tersebut mayoritas masih didapat dari pihak ketiga sehingga partai seakan telah menjadi industri demokrasi.

Padahal, jika melihat terminologi partai menurut Undang-Undang (UU), dimaknai sebagai organisasi bersifat nasional dan dibentuk oleh warga secara sukarela atas persamaan kehendak dan cita-cita membela bangsa dan negara.

Kemudian, berdasarkan PP No 5/2009 tentang Bantuan Keuangan kepada partai politik, setiap partai hanya memperoleh Rp 108 untuk setiap suara yang diperoleh dari pemilu sebelumnya atau secara keseluruhan dalam APBN 2015 dianggarkan sebanyak Rp 13,17 miliar untuk semua partai yang memiliki kursi di DPR.

“Jika dihitung berdasarkan persentase APBN 2015, maka besaran sumbangan dari APBN kepada partai hanya sebesar 0,0000065 persen dari total keseluruhan dari APBN 2015 (Rp 2.039,5 triliun),” kata Donal dalam diskusi publik dengan tema “Reformasi Partai Politik Melalui Perbaikan Tata Kelola Keuangan” di Jakarta, Senin (28/9).

Sumbangan negara tersebut, menurut Donal, jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan operasional parpol. Akhirnya, membuat parpol mencari sumbangan-sumbangan ilegal dan membuat semakin dikuasai oleh pihak ketiga. Sekaligus, membuat partai cenderung kurang bertanggung jawab atas sumbangan yang diberikan oleh negara.

Untuk itu, Donal mengatakan ICW mendorong agar ada peningkatan bantuan keuangan kepada partai sebesar 0,0125 persen dari APBN untuk DPP sehingga parpol bisa memenuhi kebutuhan sebesar 10 persen.

“Hanya saja, peningkatan bantuan dapat dilakukan jika kondisi ekonomi membaik,” tegas Donal.

Hanya saja, lanjutnya, peningkatan subdisi negara harus dibarengi dengan profesional dalam tata kelola keuangan partai, akundabilitas dan tanggung jawab partai ke publik.

“Partai diwajibkan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai (APBP) untuk selanjutnya diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan,” paparnya.

Selain itu, 60 persen bantuan juga wajib dialokasikan untuk pelaksanaan pendidikan politik dengan materi wajib antikorupsi dan pemerintahan.

Ditambah lagi, parpol harus siap diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mendapatkan sanksi jika penggunaannya tidak sesuai aturan. Di antaranya, adalah penundaan atau penghentian bantuan, pidana dan pelarangan mengikuti pemilu selama satu kali masa pemilu pada daerah yang laporan keuangannya bermasalah.

Donal menutup dengan harapan mampu menjauhkan parpol dari ketergantungan terhadap big donors atau pendonor utama. Serta, menjauhkan partai dari praktik korupsi karena dorongan mencari dana operasional.


Artikel ini ditulis oleh kontributor. Segala proses penulisan diluar tanggung jawab sewarga. Sewarga adalah wadah warga untuk memuat karya tulisannya.