Beranda Nasional Pegawai Kejaksaan Masih “Money Oriented”

Pegawai Kejaksaan Masih “Money Oriented”

133
0
Sebarkan

49092_620Jakarta, sewarga.com – Reformasi struktural Kejaksaan harus dilakukan dari hulu hingga hilir tanpa harus meninggalkan pola jenjang karier. Saat ini, Kejaksaan harus mampu berbenah diri untuk mengatasi kekurangan dalam upaya penegakkan hukum di Indonesia.

Plt Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan, M Jasman Panjaitan, mengakui, saat ini banyak pegawai kejaksaan yang masih ‎money oriented atau berorientasi dengan uang dalam melaksanakan tugasnya.

“Saya mengambil dari Iceberg theory. Hasilnya,‎ pegawai kejaksaan masih money oriented. Masuk ke kejaksaan dengan tujuan mencari uang,” kata Jasman dalam “Simposium Bunga Rampai Kejaksaan RI; Diskusi Penguatan Pengawasan dan Reformasi Birokrasi dalam Tubuh Kejaksaan Agung, di Balai Sidang FH UI, Depok, Senin (28/9).

Dijelaskan Jasman, setelah dilakukan pendalaman mengapa pegawai kejaksaan masih berorientasi dengan uang, maka jawabannya ditemukan bahwa pegawai kejaksaan juga mendapat berbagai tekanan. Baik itu tekanan ekonomi, tekanan pimpinan dan lain sebagainya.

“Mengapa mereka berorientasi uang? Yakni karena adanya tekanan ekonomi, tekanan pimpinan yang tidak menyetor, kemudian ada juga didorong karena adanya kesempatan. Hal-hal inilah yang mendorong para jaksa untuk mendorong lakukan perilaku menyimpang,” ucap Jasman.

Jika terus dilakukan penelusuran, dikatakan Jasman, maka hingga kini masih ditemukan adanya permasalahan diintegritas moral. Yakni moralitas yang melihat untung rugi, perilaku moral konvensional, serta integritas pascakonvensional (kerelaan dan kesadaran).

Dijelaskan Jasman, berbagai permasalahan internal kejaksaan juga kerap ditemukan di daerah. Dicontohkan, ada banyak pejabat struktural sering tidak berada di daerah kerjanya pada hari kerja tanpa seizin pimpinan.

“Kami juga berkewajiban melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pejabat struktural di daerah secara ‎berkelanjutan,” ujarnya.

Komisioner Komisi Kejaksaan, Ferdinand Andilolo, menjelaskan, ‎mayoritas masalah kejaksaan saat ini bukanlah masalah pelanggaran.‎ Namun, ada banyak masalah yang harus diselesaikan seperti‎ masalah pengawasan, logistik, sumber daya manusia (SDM), dan lain sebagainya.

“Yang membuat institusi bagus itu adalah SDM-nya. Jika SDM yang masuk (Kejaksaan) tidak ada kualifikasinya, maka sulit menciptakan institusi yang bersih,” kata Ferdinand.

Jaksa Agung Muda bidang Pembinaan, Bambang Waluyo, menjelaskan, ‎saat ini ada sekitar 22.800 pegawai Kejaksaan. Dari jumlah tersebut ada sekitar 9.800 jaksa yang tersebar di 480 Kejati.

Ditegaskan Bambang, hingga kini internal kejaksaan sering mengeluhkan pola jenjang karier yang tidak jelas. Padahal, terkait pola jenjang karier sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

“Kalau di dalam yang sering dikeluhkan adalah pola jenjang karier. Kaitannya dengan struktural. Kaitannya dengan reformasi birokrasi dan kaitannya dengan mental aparatur,” kata Bambang.


Artikel ini ditulis oleh kontributor. Segala proses penulisan diluar tanggung jawab sewarga. Sewarga adalah wadah warga untuk memuat karya tulisannya.