Beranda Nasional Meski Diprotes, Penyidik Pastikan Kasus Sarpin Dilanjutkan

Meski Diprotes, Penyidik Pastikan Kasus Sarpin Dilanjutkan

80
0
Sebarkan
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (27/4). Sarpin memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor terkait pencemaran nama baik  yang dilakukan oleh Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Komisioner KY Taufiqurahman Sauri. Kompas/Priyombodo (PRI) 27-04-2015
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (27/4). Sarpin memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor terkait pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Komisioner KY Taufiqurahman Sauri.
Kompas/Priyombodo (PRI)
27-04-2015

Jakarta, sewarga.com – Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) memastikan akan terus melanjutkan kasus pencemaran nama baik hakim Sarpin Rizaldi. Sikap ini diambil meski tersangka, Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan komisionernya, Taufiqurrahman Syahuri, meminta kasus dihentikan.

“Penyidik tetap jalan, pernyataan (pernyataan tersangka) itu diujinya di pengadilan, bukan di ranah penyidikan,” kata Kepala Subdirektorat III Tindak Pidana Umum Komisaris Besar Umar Fana di Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa (29/9).

Dia mengatakan, sudah menjadi kewajiban penyidik untuk memeriksa saksi dan ahli yang meringankan tersangka. Namun, penyidik tidak bisa serta-merta menghentikan perkara berdasarkan hasil pemeriksaan itu.

Lebih jauh, Umar menjelaskan, dalam pasal 183 dan 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan penyidik dapat melanjutkan perkara jika sudah mengantongi dua alat bukti.

“Nah bagaimana dengan saksi atau ahli yang menguntungkan tersangka? Di pasal 65 dan 116 KUHAP, hanya menegaskan penyidik harus mengakomodir permintaan tersangka untuk memeriksa saksi atau ahli yang meringankan,” kata Umar.

Sebelumnya, kuasa hukum para tersangka, Ari Yusuf Amir, mengatakan perkara ini mesti dihentikan lantaran saksi ahli tidak menemukan unsur pidana.

“Kita serahkan kepada penyidik, karena penyidik punya kewenangan menghentikan perkara ini tanpa perlu ada apa pencabutan pelaporan dari pelapor,” kata Ari.

Berkas perkara ini telah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Namun, jaksa mengembalikan berkas itu karena dinyatakan belum lengkap alias P19.

Kasus berawal dari pernyataan Suparman dan Taufiq yang menyebut Sarpin sebagai hakim bermasalah. Pernyataan itu disampaikan berkaitan dengan penunjukan Sarpin sebagai hakim yang memimpin sidang gugatan praperadilan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Budi, yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri, dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan gratifikasi. Status tersangkanya dicabut setelah Sarpin memenangkan gugatan praperadilan tersebut.

Sarpin telah mengeluarkan somasi agar Suparman dan Taufiq mencabut pernyataannya. Namun, somasi itu tidak ditanggapi sehingga hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu akhirnya melapor ke Bareskrim.


Artikel ini ditulis oleh kontributor. Segala proses penulisan diluar tanggung jawab sewarga. Sewarga adalah wadah warga untuk memuat karya tulisannya.