Beranda Politik Pemerintah Perlu Atur Dana Parpol

Pemerintah Perlu Atur Dana Parpol

46
0
Sebarkan

nasdem-tolak-dana-parpol-rp-1-t-gerindra-dan-pan-masih-mengkajiJakarta, sewarga.com – Mendorong transparansi dan akuntabilitas partai politik (parpol) dalam mengelola keuangannya, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat lainnya, seperti Perludem mengungkapkan perlunya peningkatan peran pemerintah.

Koordinator Bidang Korupsi Politik ICW, Donal Fariz, mengungkapkan, bahwa berdasarkan PP Nomor 5/2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, setiap partai hanya memperoleh Rp 108 untuk setiap suara yang diperoleh dari pemilu sebelumnya atau secara keseluruhan dalam APBN 2015 dianggarkan sebanyak Rp 13,17 miliar untuk semua partai yang memiliki kursi di DPR. Dengan kata lain, hanya sebesar 0,0000065 persen dari total keseluruhan dari APBN 2015 (Rp 2.039,5 triliun).

Jumlah itu, lanjutnya, jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan operasional parpol. Sehingga, parpol mencari sumbangan-sumbangan ilegal dan membuat semakin dikuasai oleh pihak ketiga. Sekaligus, membuat partai cenderung kurang bertanggung jawab atas sumbangan yang diberikan oleh negara.

Untuk itu, Donal mengatakan, ICW mendorong agar ada peningkatan bantuan keuangan kepada partai sebesar 0,0125 persen dari APBN untuk DPP sehingga parpol bisa memenuhi kebutuhan sebesar 10 persen.

Hal senada dikatakan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini.

Menurutnya, perlu ada peningkatan dana bantuan negara untuk parpol. Sehingga, diharapkan mengurangi besarnya sumbangan pihak ketiga yang memunculkan dominasi elit dalam parpol.

Bahkan, berkaca pada Jepang ataupun Prancis di mana negara memberikan hampir 50 persen dana kebutuhan parpol, maka Titi menyarankan peningkatan bantuan negara mencapai 30 persen dengan mekanisme bertahap.

Hanya saja, Titi mengatakan persoalan yang timbul selanjutnya adalah ketiadaan lembaga pengawas. Selama ini, sumber dana dari pihak ketiga hanya diawasi oleh akuntan publik. Sedangkan, bantuan pemerintah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

“Di Jerman, pengawasan dilakukan oleh Ketua DPR. Di Turki, keuangan politik diawasi ketat oleh lembaga sejenis MK (Mahkamah Konstitusi). Di Amerika, dibentuk komisi pemilu federal yang khusus mengawasi keuangan politik,” paparnya.

Untuk itulah, Titi menyarankan dibentuk lembaga khusus guna mengawasi keuangan politik atau mengubah Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) menjadi badan yang khusus mengawasi keuangan politik.

Guna mengakomodasi semuanya, ICW, Perludem dan elemen masyarakat lainnya, mendorong untuk merevisi Undang-Undang (UU) Parpol dan turunannya. Sehingga, mengatur perihal tata kelola keuangan partai yang terintegrasi dengan dana kampanye.

“Kami mengharapkan ada satu paket UU khusus yang mengatur tentang dana politik,” tutup Donal.


Artikel ini ditulis oleh kontributor. Segala proses penulisan diluar tanggung jawab sewarga. Sewarga adalah wadah warga untuk memuat karya tulisannya.