Beranda Nasional Ada Sanksi untuk PNS yang Tak Netral

Ada Sanksi untuk PNS yang Tak Netral

77
0
Sebarkan

282609_para-pns-berseragam-korpri-mengikuti-lomba-baris-di-salatiga_663_382Jakarta, sewarga.com – Guna mendorong terciptanya Pilkada yang jujur dan adil, sejumlah lembaga negara menandatangi nota kesepahaman perihal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu untuk menegaskan agar para ASN tak terlibat politik praktis dalam Pilkada.

“Jadi nota kesepahaman ini sebagai bentuk tindakan nyata dari pemerintah untuk pengawasan ASN,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi, di gedung KemenPAN RB, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat 2 Oktober 2015.

Menurutnya nota kesepahaman tersebut mengacu pada PP No 53/2010 tengang disipilin pegawai negeri sipil. Untuk itu nantinya kata Yuddy pemerintah akan melakukan sosialiasi terkait dengan sanksi yang bisa diberikan kepada ASN yang terbukti terlibat dan tidak netral dalam Pilkada.

“Nanti akan ada seminar, workshop dan lainnya, agar ASN paham sanksi apa yang akan mereka dapat jika melanggar pada PP No 53/2010 tengang disipilin pegawai negeri sipil itu,” ujar Yuddy.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut diikuti lima lembaga negara antara lain, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Harapannya kata Yuddy bahwa ASN dapat melaksanakan tugasnya tanpa terlibat arus politik yang lebih dalam. Selain itu nota kesepahaman sendiri akan berlaku selama lima tahun.

sumber: VIVA.co.id


Artikel ini ditulis oleh kontributor. Segala proses penulisan diluar tanggung jawab sewarga. Sewarga adalah wadah warga untuk memuat karya tulisannya.