Beranda Ekonomi Pemerintah Diminta Puasa Belanja Barang dan Jasa Setahun

Pemerintah Diminta Puasa Belanja Barang dan Jasa Setahun

69
0
Sebarkan
 Ilustrasi Dana Anggaran Pemerintah
Ilustrasi Dana Anggaran Pemerintah

Jakarta, sewarga.com – Pemerintah wajib melakukan aneka upaya yang berdampak membantu menjaga daya beli masyarakat agar tidak terkikis terlalu dalam akibat perlambatan ekonomi. Untuk itu, efektivitas pemanfaatan anggaran semakin relevan dan mendesak.

Wakil Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kebijakan Perdagangan, Raditya Dwi Putra Kagiswana mengusulkan agar pemerintah puasa belanja barang dan jasa selama setahun sehingga hasil penghematan ini bisa menjadi fund raising (sumber pendanaan) bagi negara.

“Sebenarnya, di awal pemerintahannya, Presiden harus memberi instruksi khusus soal pembelanjaan dari Kementerian atau Lembaga (K/L) ini. Kalau mau anggaran kita selamat maka seluruh instasi pemerintah selama setahun, puasa belanja barang dan jasa. Pakai barang yang masih ada. Apalagi, pengadaan barang dan jasa ini rawan menjadi salah satu sumber korupsi,” kata Raditya dalam keterangan pers yang diterima SP, Jumat (2/10).

Menurutnya, puasa belanja barang dan jasa K/L ini dapat menambah pendapatan negara 10-15 persen. Selain puasa belanja, dia mengusulkan agar mobil-mobil dinas pemerintah menggunakan sistem sewa saja. Sistem sewa ini untuk mensiasati biaya pemeliharaan mobil yang sangat mahal. Dengan demikian, negara tidak terbebani dengan biaya tambahan untuk merawat mobil dinas karena pemeliharaan kendaraan masih tanggung jawab leasing atau dealer.

“Kalau mau, mobil-mobil dinas pemerintah disewa aja selama lima tahun. Begitu masa jabatan selesai, mobil dikembalikan ke leasing. Bayangkan, kalau gubernur, bupati itu menggunakan DAU untuk membeli mobil, sofa, gordyn baru. Kenapa tidak dipakai yang ada. Jadi ada kesan, kementerian lembaga memanfaatkan momen atau aji mumpung mengajukan anggaran,” jelasnya.

Sistem sewa, katanya, menghemat APBN. Namun biaya sewa jangan di mark-up. Katakanlah, harga mobil dinas menteri Rp 1 miliar. Sementara kalau sewa harganya Rp 750 juta. “Jadi, ada dana yang tersisa. Sisi lain, kita juga tidak memikirkan bangkai mobil setelah rusak,” ujarnya.

Untuk menghemat anggaran, Raditya mengatakan berbagai pemborosan dan kebocoran harus bisa lebih ditekan. Karena itu, birokrasi pemerintahan harus bisa dibuat makin sehat dan produktif. “Perjalanan dinas, misalnya, patut lebih diseleksi dan lebih disesuaikan dengan tingkat urgensinya,” tuturnya.

Proyek-proyek yang sekadar menyedot banyak anggaran seperti penggantian barang-barang inventaris para pejabat, wajib diseleksi ketat. Tetapi, proyek-proyek yang berdampak nyata mendorong produktivitas ekonomi masyarakat luas harus diperbanyak sehingga memberikan multiplier effect.

Namun syaratnya, pembangunan infrastruktur harus fokus. Yang terjadi, Pemerintah kelihatanya tidak punya skala prioritas. Bangun infrastruktur di Sulawesi, Papua, dan lain-lain.

“Mestinya, kita meniru Tiongkok. Tiongkok membangun tol dari Guangzhou ke Shanghai dan Beijing. Awalnya, jalur tol ini hutan, tetapi setelah tol dibangun, aktivitas ekonomi tumbuh dengan sendirinya. Karena ada akses,” imbuhnya.

 

Robertus Wardhy/PCN

sumber: Suara Pembaruan


Artikel ini ditulis oleh kontributor. Segala proses penulisan diluar tanggung jawab sewarga. Sewarga adalah wadah warga untuk memuat karya tulisannya.