Beranda Politik Anggota DPR Kritik Gubernur BI Melampaui Batas

Anggota DPR Kritik Gubernur BI Melampaui Batas

90
0
Sebarkan
 Anggota DPR M Misbakhun (FOTO ANTARA/Ismar Patrizki)
Anggota DPR M Misbakhun (FOTO ANTARA/Ismar Patrizki)

Jakarta, sewarga.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) M Misbakhun mengatakan jika Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo sudah melampaui batas ketika mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai cari popularitas dengan rencana menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Ini sudah di luar batas. Bahkan, tidak pantas ada komentar seperti itu dari Gubernur BI. Berbicara seperti itu bukan porsi Gubernur BI tapi porsi politisi. Politikusnya pun juga politikus oposisi, kalau pernyataannya seperti omongan Agus Marto itu,” kata M Misbakhun, dalam siaran persnya, di Jakarta, Sabtu (3/10/2015).

Sebelumnya, dalam pernyataannya, Agus Martowardojo menilai Presiden Jokowi agar jangan hanya mencari popularitas atas keinginannya untuk menurunkan harga BBM jenis premium. Menurut Agus, harga BBM sudah dievaluasi per tiga bulan, dan tak boleh asal diturunkan pada saat hitung-hitungannya masih belum jelas. Baginya, kalaupun BBM diturunkan, sebaiknya tak mencari popularitas.

Bagi Misbakhun, komentar Agus seperti itu menunjukkan sang Gubernur BI kehilangan sisi etis dan kehilangan substansi kebijakan. Karena kebijakan apapun soal kenaikan harga BBM dari Presiden itu merupakan kewenangan penuh Presiden yang secara politik adalah pemimpin negara.

“Presiden itu memperoleh mandat rakyat melalui pemilihan umum. Dan Presiden berwenang membuat kebijakan. Pada titik itu, Gubernur BI harus belajar etika dan tata krama bernegara,” tegas Politikus Golkar itu.

Dia menyerukan agar Agus Marto mengingat prinsip bahwa Presiden harus dijaga martabatnya di depan publik, dan tidak boleh direndahkan oleh lembaga dan instansi lain. Termasuk oleh Gubernur Bank Indonesia.

“Sementara BI selalu menolak intervensi dalam mengambil kebijakan dengan berlindung pada independensi BI. Risiko politik menyerang kebijakan Presiden secara terbuka harus diterima oleh Agus Martowardoyo. Harus ada sanksi politik kepada dia karena menyerang kebijakan Presiden secara terbuka dan head to head,” tegas dia.

sumber: Berbagai sumber


Artikel ini ditulis oleh kontributor. Segala proses penulisan diluar tanggung jawab sewarga. Sewarga adalah wadah warga untuk memuat karya tulisannya.