Beranda Nasional Lulung: Saya Minta Pak Gubernur Realisasikan Janjinya

Lulung: Saya Minta Pak Gubernur Realisasikan Janjinya

80
0
Sebarkan
Foto: kompas.com / KRISTIANTO PURNOMO  Abraham Lunggana alias Lulung usai diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri di Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/6/2015). Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan korupsi pengadaan printer dan scanner untuk 25 SMAN/SMKN di Jakarta Barat.
Foto: kompas.com / KRISTIANTO PURNOMO
Abraham Lunggana alias Lulung usai diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri di Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/6/2015). Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan korupsi pengadaan printer dan scanner untuk 25 SMAN/SMKN di Jakarta Barat.

Jakarta, sewarga.com – Wakil Ketua DPRD DKI Abraham “Lulung” Lunggana meminta Gubernur DKI Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama menepati janjinya untuk memberi tunjangan kinerja daerah (TKD) yang tinggi kepada pegawai negeri sipil (PNS) DKI. Dia mengaku prihatin atas TKD yang tidak kunjung cair.

“Saya minta kepada Pak Gubernur untuk merealisasikan janjinya agar TKD cair sesuai yang dijanjikan,” ujar Lulung di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Senin (5/10/2015).

Padahal, kata Lulung, Ahok (sapaan Basuki) telah menjanjikan pemberian TKD bernilai fantastis. Tidak jarang, besaran TKD itu membuat pegawai instansi lain merasa iri. Lulung berharap Pemerintah Provinsi DKI bisa melunasi semua utang pemerintah terhadap pegawainya. Sebab, PNS yang belum menerima TKD berbasis kinerja tetap melaksanakan kewajibannya setiap hari.

“Mereka kan sudah menjalankan tugas setiap hari, ya harus dibayarlah,” ujar Lulung.

Sebelumnya, PNS DKI baru menerima TKD berbasis kinerja pada triwulan pertama atau periode Januari-Maret. TKD berbasis kinerja ini dibayarkan tiap tiga bulan atau triwulan. Selama enam bulan atau sejak April hingga September, PNS belum menerima hak mereka.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Inspektorat DKI Lasro Marbun membenarkan, TKD berbasis kinerja belum dicairkan dan diberikan kepada PNS. Sementara itu, TKD berbasis presensi sudah dicairkan tiap bulan.

Ia menjelaskan, ada permasalahan saat pencairan TKD triwulan kedua dan ketiga. Menurut dia, tidak ada variabel yang keluar pada triwulan kedua. Permasalahan serupa juga muncul pada triwulan ketiga.

sumber: kompas.com

Artikel ini ditulis oleh kontributor. Segala proses penulisan diluar tanggung jawab sewarga. Sewarga adalah wadah warga untuk memuat karya tulisannya.