Beranda Nasional Manuver TNI Bentengi Natuna di Tepi Laut Sengketa

Manuver TNI Bentengi Natuna di Tepi Laut Sengketa

218
0
Sebarkan
Armada kapal perang RI saat melakukan sailing pass di Sulawesi Tengah, Sabtu (19/9). (ANTARA/Basri Marzuki)
Armada kapal perang RI saat melakukan sailing pass di Sulawesi Tengah, Sabtu (19/9). (ANTARA/Basri Marzuki)

Jakarta, sewarga.com – Indonesia berang. China sejak tahun lalu memasukkan sebagian perairan Natuna di Laut China Selatan ke dalam peta teritorialnya yang dikenal dengan sebutan nine-dashed line, yakni garis demarkasi atau garis batas pemisah yang digunakan pemerintah Republik Rakyat China untuk mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan yang menjadi sengketa sejumlah negara di Asia.

September kemarin, Komisi I DPR menyetujui realokasi anggaran Rp450 miliar untuk memperkuat pangkalan TNI di Natuna. Realokasi anggaran diajukan Kementerian Pertahanan karena intensitas ketegangan di Laut China Selatan meningkat beberapa waktu terakhir.

Selama ini landasan pacu di Natuna hanya bisa digunakan untuk pesawat angkut, bukan pesawat tempur. Kondisi ini membuat Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu jengkel. Apalagi kekuatan TNI di wilayah itu minim.

“Percuma saja punya pesawat tempur jika landasannya tak bisa dipakai. Natuna juga tidak punya banyak prajurit bersenjata, hanya beberapa marinir. Kami akan menambah pasukan udara, laut, dan darat di sana,” kata Ryamizard.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu yakin pembangunan markas militer di wilayah tersebut merupakan keputusan tepat. “Indonesia memiliki sumber daya alam yang perlu dijaga,” ujar Ryamizard.

Kepulauan Natuna dan perairan yang mengitarinya memiliki cadangan gas dan minyak bumi melimpah. Ladang gas D-Alpha di utara Natuna disebut memiliki cadangan 222 TCT (trillion cubic feet) dengan gas hidrokarbon sebanyak 46 CTC, salah satu yang terbesar di Asia.

Merasa terancam

Alarm Indonesia atas Natuna berbunyi pertama kali pada Maret 2014, saat Susilo Bambang Yudhoyono menjabat Presiden Republik Indonesia. Adalah Marsekal Pertama Fahru Zaini Isnanto selaku Asisten Deputi Koordinator Doktrin dan Strategi Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, yang bersuara nyaring saat menyambangi Natuna.

“China telah mengklaim dengan sewenang-wenang perairan Natuna sebagai wilayah teritorial mereka, dan tidak transparan soal koordinat-koordinat yang dimasukkan ke peta mereka. Peta baru itu bahkan telah tergambar dalam paspor-paspor baru warga China,” kata Fahru seperti dilansir kantor berita Antara.

Klaim China itu sesungguhnya terkait sengketa negara itu dengan Filipina atas Kepulauan Spratly dan Paracel di Laut China Selatan. Persoalannya, ujar Fahru, “Sengketa itu akan berdampak luas terhadap keamanan perairan Natuna yang masuk dalam zona teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Itu sebabnya pemerintah RI meradang. Fahru lantas terbang ke Natuna untuk melihat kekuatan Tentara Nasional Indonesia di wilayah itu, sekaligus mengecek strategi konkret mereka di sana sebagai garda terdepan Republik.

Sebulan kemudian, Jenderal Moeldoko yang saat itu menjabat Panglima TNI mengumumkan bahwa “Tentara Nasional Indonesia memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya di Natuna.”

Dalam tulisannya yang dimuat pada 28 April 2014 di The Wall Street Journal, media internasional yang berbasis di New York, Amerika Serikat, Moeldoko mengatakan “TNI perlu mempersiapkan pesawat tempurnya untuk menghadapi potensi meningkatnya ketegangan di Natuna yang merupakan salah satu jalur perairan utama di dunia.”

Moeldoko blak-blakan mengatakan Indonesia terganggu atas langkah China memasukkan sebagian perairan Natuna ke dalam nine-dashed line, karena itu sama artinya dengan “Menyatakan sebagian Provinsi Kepulauan Riau masuk ke wilayah China.”

Peta Kepulauan Natuna di tepi Laut China Selatan. (Hobe/Holger Behr via Wikimedia Commons)

Natuna yang terletak di pesisir barat laut Kalimantan secara administratif masuk pemerintahan Kepulauan Riau, salah satu provinsi di Indonesia. Wilayah ini merupakan salah satu gerbang Republik —yang sayangnya berhadapan langsung dengan laut sengketa.

April 2015, enam bulan setelah Jokowi menjabat Presiden, TNI Angkatan Laut menggelar latihan militer gabungan dengan Angkatan Laut Amerika Serikat (US Navy) di Batam yang berlokasi sekitar 300 mil dari Natuna. Itu kali kedua militer RI dan AS berlatih bersama di Batam, dan kedua negara berniat melakukannya secara rutin.

Latihan tersebut melibatkan 88 personel militer beserta pesawat pengawas dan pesawat patroli maritim yang dapat mendeteksi kapal selam. Salah satu yang dikerahkan ialah pesawat mata-mata P-3 Orion milik AS keluaran Lockeed Martin yang dapat menghadang kapal laut maupun kapal selam.

Dua bulan kemudian, Juni, TNI Angkatan Udara menyatakan berencana menggelar operasi udara di langit Natuna. Mereka terus memantau ketat perkembangan sengketa di Laut China Selatan. Jika terjadi eskalasi ketegangan, operasi gabungan TNI AL, AU, dan Angkatan Darat akan dilakukan.

“Kekuatan tempur bakal digelar di Natuna dan Aceh untuk menjaga dari kemungkinan serangan dari utara,” kata Marsekal Muda Agus Dwi Putranto, Panglima Komando Angkatan Udara I.

Utara Natuna yang dimaksud Marsda Agus ialah Laut China Selatan.

Agresivitas China

Laut China Selatan yang merupakan bagian dari Samudra Pasifik membentang seluas 3,5 juta kilometer persegi dari Singapura dan Selat Malaka ke Selat Taiwan. Perairan ini menjadi sengketa China, Filipina, Malaysia, Vietnam, Brunei, dan Taiwan.

China mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan, dan agresif melakukan reklamasi di Spratly —kepulauan yang jadi rebutan China dengan Filipina.

Tujuh pulau buatan dibangun China di sekitar Spratly, membuat Filipina geram. Apalagi China pun membangun landasan pacu dan fasilitas militer di Pulau Karang Fiery Cross, sebelah timur Spratly —kawasan yang juga diklaim Filipina, Taiwan, dan Vietnam.

Reklamasi dan landasan pacu yang dibangun China di Pulau Karang Fiery Cross, sebelah timur Spratly. (Reuters/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative)

Ulah China membuat Filipina —yang kekuatan angkatan lautnya terlemah di Asia— meningkatkan kerjasama keamanan dengan AS, Jepang, dan Vietnam yang juga khawatir dengan dominasi Negeri Tirai Bambu di Laut China Selatan. Angkatan Laut negara-negara tersebut lantas menggelar latihan militer bersama.

Selain itu, Filipina hendak meningkatkan anggaran pertahanannya untuk membeli dua fregat alias kapal perang berukuran sedang, dua pesawat patroli jarak jauh, dan tiga radar pemantau udara untuk dioperasikan di Laut China Selatan.

Sumber energi besar yang tersimpan di dalam Laut China Selatan membuat negara-negara yang berbatasan langsung dengan perairan itu mengklaim beberapa bagian Laut China Selatan sebagai wilayah Zona Ekonomi Eksklusif mereka —area 200 mil laut dari garis pantai di mana suatu negara berhak atas kekayaan alam di dalamnya.

Kusut. Itulah gambaran pertarungan kekuatan berbagai negara di Laut China Selatan, dan semua kekacauan itu terjadi di pintu masuk Indonesia.

Maka selain memperkuat pangkalan militer di Natuna, yakni Pangkalan Udara AL, TNI meningkatkan status Pangkalan AL Pontianak di Kalimantan Barat menjadi Pangkalan Utama atau pangkalan kelas A.

Pangkalan Utama TNI AL XII Pontianak di barat laut Natuna akan diperkuat tiga kapal perang dan direncanakan memiliki sekitar 1.050 prajurit. Pangkalan ini selain berfungsi memantau Laut China Selatan termasuk perairan Natuna, juga memonitor Laut Jawa dan Selat Karimata.

Berikutnya, TNI hendak memperkuat Pangkalan Udara AU Ranai yang juga terletak di Natuna. Lanud tipe C itu akan ditingkatkan ke tipe B. Landasan pacunya bakal diperpanjang agar bisa dipakai mendarat pesawat tempur kelas berat seperti F-16 Fighting Falcon.

Nantinya kekuatan tempur TNI AU yang selama ini diparkir di Lanud Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, secara bertahap akan didistribusikan ke Lanud Ranai. Di Lanud itu pun akan ditempatkan Korps Pasukan Khas TNI AU, yakni satuan tempur darat dengan kemampuan darat, laut, dan udara.

Semua itu telah direncanakan TNI sejak lama. “Persebaran pasukan TNI di sekeliling perairan Natuna bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan infiltrasi akibat instabilitas Laut China Selatan,” kata Moeldoko saat menjabat Panglima TNI.

Terlepas dari agresivitas China di Laut China Selatan, Angkatan Laut mereka, People’s Liberation Army Navy (PLAN), mengatakan membuka diri untuk bekerja sama dengan Indonesia. Hal itu mereka sampaikan saat menghadiri Simposium Keamanan Maritim Internasional yang digelar TNI AL di Jakarta, pertengahan September.

“Kami telah mendengar rencana Presiden Jokowi yang menginginkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia, dan kami terbuka jika Indonesia nantinya hendak menjalin kerja sama dengan China. Itu rencana jangka panjang yang baik,” kata Komandan PLAN, Shen Jinlong.

Pakar politik internasional Dewi Fortuna Anwar suatu waktu pernah berkata, “China menghormati kekuatan. Jika mereka melihat Anda lemah, mereka akan memakan Anda hidup-hidup.”

sumber: CNN indonesia


Artikel ini ditulis oleh kontributor. Segala proses penulisan diluar tanggung jawab sewarga. Sewarga adalah wadah warga untuk memuat karya tulisannya.