Beranda Politik DPR Usul Dosa Mafia Pajak Diampuni

DPR Usul Dosa Mafia Pajak Diampuni

69
0
Sebarkan
Antara Foto
Antara Foto

Jakarta, sewarga.com – Anggota DPR mengusulkan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional kepada mafia pajak (Tax Amnesty). Pertimbangannya agar orang-orang kaya Indonesia yang menyimpan uang di luar negeri melaporkan hartanya ke pemerintah.

Dalam dokumen usul inisiatif DPR, tax amnesty diklaim terobosan kebijakan untuk mendongkrak tingkat kepatuhan wajib pajak. Tax amnesty juga disebut bisa meningkatkan pendapatan negara karena uang yang disimpan di luar negeri kembali ke Tanah Air.

Anggota Dewan mengusulkan pemberlakuan pengampunan atas sanksi pidana (hard tax amnesty) karena pada dasarnya pemilik uang di luar negeri menginginkan pengampunan pajak secara menyeluruh. Kebijakan ini pernah direalisasikan pada 1964.

Dalam dokumen itu juga disampaikan, kebijakan hard tax amnesty patut dipertimbangkan mengingat sistem perpajakan dan birokrasi pemerintah masa lalu belum bersih. Karena itu, penggelapan pajak bukan hanya perilaku si pembayar pajak, tapi juga karena penyelenggara negara kurang baik.

Pengusul menyakini kebijakan tax amnesty menjadikan semua pihak memulai dengan lembaran baru yang bersih.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan yang juga mengusulkan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional Hendrawan Supratikno mengatakan kebijakan ini bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap utang luar negeri.‎

“Tujuan tax amnesty bukan mengusut uang itu dari mana, yang penting dia bisa memasukkan uang itu (ke dalam negeri,” ujar Hendrawan.

Hendrawan menyatakan, jika Undang-Undang Pengampunan Nasional berlaku, tindak pidana penggelapan pajak akan ditiadakan atau dikurangi. Syaratnya, pengemplang pajak mengembalikan uang tersebut ke negara.‎‎ “Kalau tidak diampuni, mereka akan terus bergentayangan di luar negeri,” kata dia.

Dokumen usul inisiatif DPR atas rancangan undang-undang pengampunan nasional ditunjukkan kepada pimpinan Badan Legislasi DPR pada 1 Oktober. Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, dan Fraksi PPP mengusulkan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional masuk program legislasi 2015.

Politikus pengusul Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional di antaranya dari M. Misbakhun, Tantowi Yahya, Dodi Alex, Daniel Mutaqien, Adies Kadier. Mereka politikus Golkar.

Dari Fraksi PDI Perjuangan ada nama Aria Bima, Dwi Ria Latifa, Ono Surono, Sofyan Tan, Hendrawan Supratikno, dan Budi Yuwono. Sementara ini, yang setuju Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional bagi mafia pajak disahkan diperkirakan 33 wakil rakyat.

sumber: Berbagai sumber


Artikel ini ditulis oleh kontributor. Segala proses penulisan diluar tanggung jawab sewarga. Sewarga adalah wadah warga untuk memuat karya tulisannya.