Beranda Nasional Tak Mau Dipermalukan, PKS Tolak Usulan Revisi KPK

Tak Mau Dipermalukan, PKS Tolak Usulan Revisi KPK

91
0
Sebarkan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jakarta, sewarga.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak usulan Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang  menjadi inisiatif DPR di Badan Legislasi (Baleg). Anggota Baleg dari Fraksi PKS, Al Muzzammil Yusuf menegaskan, perbedaan antarfraksi terlalu tajam dan omongan soal ini bisa menjadi bola liar.

Ketua DPP PKS bidang Polhukam ini menyatakan, pemerintahlah yang harusnya mengusulkan perubahan jika benar-benar ingin merevisi UU KPK. Pihak DPR, akan menyiapkan daftar inventaris masalah (DIM) versi parlemen.

“Juni 2015 pemerintah mengusulkan Revisi UU KPK. Tiba-tiba pemerintah balik badan. Citra DPR dipermalukan,” tegas Anggota Komisi III ini melalui keterangan pers, Rabu (7/10/2015).

Saat ini, kata dia, prioritas agenda utama pemerintah dan DPR adalah mencari solusi agar Indonesia segera keluar dari krisis mata uang rupiah, pangan, asap, dan air. “Ini yang saat ini dibutuhkan rakyat!” tegasnya.

DPR dan pemerintah, tambah Almuzzammil, seharusnya berempati dengan kondisi masyakarat. Jangan sampai petinggi negara justru memunculkan polemik di atas penderitaan rakyat.

Revisi UU KPK diusulkan enam fraksi, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi Partai NasDem, dan Fraksi Hanura. Usulan terbanyak muncul dari Fraksi PDI Perjuangan, yakni 15 anggota, diikuti NasDem 12 anggota, Golkar sembilan anggota, PPP lima anggota, dan Hanura tiga anggota.

Salah satu tema yang diangkat adalah pembatasan waktu kerja buat KPK, yang dibatasi 12 tahun setelah UU tersebut diundangkan. Kemudian, soal pencabutan kewenangan pemberantasan korupsi yang diganti menjadi pencegahan.

sumber: Berbagai sumber


Artikel ini ditulis oleh kontributor. Segala proses penulisan diluar tanggung jawab sewarga. Sewarga adalah wadah warga untuk memuat karya tulisannya.