Beranda Politik Fraksi Partai NasDem Pastikan Kembalikan Kenaikan Tunjangan

Fraksi Partai NasDem Pastikan Kembalikan Kenaikan Tunjangan

56
0
Sebarkan
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. (Foto: MTVN/Yogi)
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. (Foto: MTVN/Yogi)

Jakarta, sewarga.com – Fraksi Partai NasDem memastikan akan mengembalikan kenaikan tunjangan anggota dewan yang disebut Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Dewan Perwakilan Rakyat, cair pada bulan Oktober ini.

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G. Plate mengatakan mekanisme pengembalian kenaikan tunjangan yang diterima anggota dewan sedang diatur dalam fraksinya.

“Fraksi NasDem pasti akan mengembalikan kenaikan tunjangan. Mekanisme sedang kami atur, yang pasti akan dikembalikan secara bersama-sama dari seluruh anggota,” ujar Johnny di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (15/10).

Johnny menyatakan bila nantinya proses pembayaran kenaikan tunjangan masih diproses pihak Sekretariat Jenderal, maka fraksinya akan tetap mencari cara untuk mengembalikannya.

“Bila pembayaran masih dilaksanakan oleh Setjen DPR RI, maka akan dicarikan jalan untuk auto rejection dari bank masing-masing anggota,” kata Johnny.

Senada dengan Johnny, Wakil Ketua Fraksi NasDem lainnya, Irma Suryani menjelaskan saat ini fraksinya sedang mengumpulkan nominal kenaikan tunjangan yang diterima untuk dikembalikan ke pihak Setjen DPR.

Irma mengatakan fraksinya akan mengirim surat kepada pihak Setjen DPR untuk proses pengembalian kenaikan tunjangan yang diterima anggotanya. “Saya sebagai Wakil Ketua Fraksi akan kirim surat pengembalian ke Setjen DPR,” ujar Irma.

Irma meyakini bahwa kenaikan tunjangan anggota dewan sudah cair pada bulan ini, dan terkirim ke masing-masing rekening anggota.

Bulan lalu, Wakil Ketua BURT Achmad Dimyati Natakusumah menyebutkan bahwa kenaikan tunjangan anggota dewan akan cair pada bulan depan atau Oktober 2015. “Sudah disetujui, bulan depan cair,” kata Dimyati.

Dimyati juga menjelaskan, kenaikan tunjangan yang akan direalisasikan, hanya berlaku pada tahun 2015. Sebagaimana yang sudah disetujui rapat paripurna, pemerintah, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Sementara, untuk tahun depan proses itu masih dalam proses pembahasan.

“Hanya berlaku bulan Oktober, November dan Desember, untuk 2016 belum diketok, lagi dibahas. Duitnya ada atau enggak buat 2016,” kata Dimyati.

sumber: Berbagai sumber


Artikel ini ditulis oleh kontributor. Segala proses penulisan diluar tanggung jawab sewarga. Sewarga adalah wadah warga untuk memuat karya tulisannya.