Beranda Nasional PDI-P Siap Bantu Advokasi Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan

PDI-P Siap Bantu Advokasi Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan

306
0
Sebarkan
ilustrasi ( Foto merdeka.com)
ilustrasi ( Foto merdeka.com)

Jakarta, sewarga.com – PDIP siap membantu advokasi kaum perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Pasalnya, belakangan ini kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak semakin memprihatinkan dan perlu penanganan segera.

Hal itu dikatakan Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan, dan Anak DPP PDIP, Sri Rahayu, saat membuka focus group discussion (FGD) bertema “Pemenuhan Hak Kesehatan, Hak Perempuan dan Anak” yang digelar di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (16/10).

Hadir sebagai pembicara antara lain Sudarto dari Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, anggota Komisi Nasional Perempuan, Masruchah, dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK, Ratna Batara Munti. Peserta FGD terdiri atas para kader PDIP tingkat DPD dan DPC.

Sri Rahayu menyoroti berbagai kondisi faktual yang dialami kaum perempuan dan anak-anak saat ini. Mereka, ujarnya, menjadi korban dari berbagai kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang dialami anak-anak.

Kekerasan yang dialami mereka secara tidak langsung bisa memperlambat upaya perwujudan pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yakni papan, sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan.

“PDIP tidak menutup mata dengan kondisi yang dialami elemen kelompok rakyat saat ini, khususnya perempuan dan anak-anak. PDIP siap melakukan pendampingan dan advokasi terhadap para korban. Mereka ini adalah kalangan di luar partai yang tetap membutuhkan bantuan sesuai dengan prinsip Trisakti yang dijalankan PDIP,” katanya.

Dikatakan pula, PDIP yakin bahwa sinergi dengan kelompok masyarakat akan dapat mendorong kader dan pengurus semakin semangat dan giat dalam mengimplementasikan ideologi partai serta memperkaya dan mempertajam garis politik partai.

“Kerja sama dan dialog dengan elemen rakyat dilakukan untuk mendengarkan suara mereka, dari mana pun suara itu berasal. Hal itu agar dapat selalu mengantisipasi kejadian terkini, yang tidak sekadar empati dan pernyataan prihatin, tapi diwujudkan dengan aksi nyata. Melalui kegiatan FGD seperti ini, PDIP akan tetap menempatkan rakyat sebagai pemandu arah utama kebijakan, karena mereka yang merasakan segala dampak dari berbagai kebijakan negara,” katanya.

Menurut Sri, sinergi ini antara lain dilakukan dengan dialog dan diskusi tentang pengalaman empiris, seperti mengadvokasi kasus kekerasan terhadap perempuan, pembelaan hukum dan perlindungan perempuan, pendampingan perempuan usaha kecil dan menengah, pelopor pendidikan anak usia dini (PAUD) inklusif, mensyukuri keberagaman Indonesia untuk memperkokoh Bhinneka Tunggal Ika, serta pegiat kesehatan anak, dan remaja.

Sedangkan, Sudarto dari Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika menyoroti masih ada praktik diskriminasi terhadap perempuan sebagai warga negara maupun sebagai manusia.

“Ini tergambar dalam pengakuan Indonesia di ranah internasional bahwa memang terdapat diskriminasi dalam berbagai bentuk terhadap kaum perempuan,” katanya.

Dikatakan, salah satu penyebab ketidakadilan terhadap perempuan berasal dari cara pandang, cara berpikir, dan cara bertindak yang dibangun oleh masyarakat yang memosisikan pria sebagai pihak yang lebih utama ketimbang perempuan.

Direktur LBH APIK, Ratna Batara Munti, menyebutkan, masih banyak kebijakan yang belum menguntungkan kaum perempuan.

“Kami mendorong agar berbagai undang-undang dan peraturan yang dibuat pemerintah dan DPR lebih pro terhadap hak-hak kaum perempuan,” ujarnya.

sumber: Suara Pembaruan


Artikel ini ditulis oleh kontributor. Segala proses penulisan diluar tanggung jawab sewarga. Sewarga adalah wadah warga untuk memuat karya tulisannya.