Beranda Politik ICW: Revisi UU KPK Jadi Bom Waktu karena Tak Ditarik dari Prolegnas!

ICW: Revisi UU KPK Jadi Bom Waktu karena Tak Ditarik dari Prolegnas!

93
0
Sebarkan
Mahasiswa UI bersama alumni lintas perguruan tinggi (Foto CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)
Mahasiswa UI bersama alumni lintas perguruan tinggi (Foto CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)

Jakarta, sewarga.com – Pimpinan DPR bersama Presiden Joko Widodo menyepakati untuk menunda pembahasan revisi UU KPK yang diusulkan oleh DPR melalui PDIP dan beberapa fraksi lain. Keputusan itu dianggap hanya menyimpan bom waktu karena revisi UU KPK tak ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

“Dalam proses revisi UU KPK, kalau cuma ditunda akan jadi bom waktu di kemudian hari. Yang harus dilakukan adalah tarik dari Prolegnas, artinya enggak mungkin lagi dilakukan revisi,” ucap peneliti ICW Emerson Yuntho dalam diskusi tentang ‘Setahun Nawacita’ di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (17/10/2015).

suasana diskusi
suasana diskusi

Prolegnas adalah daftar seratusan undang-undang yang akan disusun atau direvisi dalam satu periode DPR 2014-2019. Selama masih ada dalam Prolegnas, maka kapan pun UU itu bisa disusun atau direvisi oleh DPR. Termasuk RUU KPK di dalamnya.

Emerson menyebut penundaan revisi UU KPK atas kesepakatan Presiden dan DPR adalah salah satu bukti kinerja kabinet Jokowi-JK jelang setahun pemerintahan dalam bidang pemberantasan korupsi belum memuaskan.

“Kalau bicara nawacita, jangan-jangan Jokowi lupa nawacita itu apa. Jangan-jangan lebih ingatnya nawa citata, karena itemnya banyak betul dan beberapa dilanggar,” tuturnya sambil sedikit kelakar.

“Misal dalam pemilihan pejabat publik Kapolri dan Jaksa Agung melanggar nawacita. Dalam regulasi yang dibuat mulai dari dorongan revisi UU KPK semangat yang tidak boleh dilupakan adalah penguatan KPK. Jokowi kentang. Kena tanggung,” imbuh Emerson.

Menurut Emerson, Jokowi belum bisa keluar dari bayang-bayang parpol pendukungnya dalam mengambil kebijakan terutama terkait dalam pemberantasan korupsi.

“Tiba-tiba nyelonong revisi UU KPK, lalu pemberian remisi. Jokowi sering dikerjai partai sendiri sehingga harus ada evaluasi menyeluruh. Nawacita ini nyata atau tidak. Sekarang yang lebih menonjol revolusi mental, yang kalau enggak dijaga juga mental,” kritiknya.

sumber: Berbagai sumber


Artikel ini ditulis oleh kontributor. Segala proses penulisan diluar tanggung jawab sewarga. Sewarga adalah wadah warga untuk memuat karya tulisannya.